KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAHAN VOC SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA

Tugas Sejarah

Kelompok 1

Devita Chairunnisa

Dinda Dwi Hasna

Novilia Panca Putri

Pinky Klaras

Kelas XI IPA 2

SMA Negeri 87 Jakarta

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PEMERINTAHAN VOC SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA

Atas usul Johan Van Oldenbarneveld dibentuklah sebuah perusahaan yang disebut Vereemigde Oost Indische Compagnie (VOC) pada tanggal 20 Maret 1602 dan kemudian 1610 VOC diakui Pemerintah Nederlad sebagai pemerintahan di Ambon dan diangkatlah Gubernur Jendralnya Pieter Both sampai 1619.

Tujuan didirikannya VOC adalah sebagai berikut:

1. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda, sehingga memperoleh keuntungan yang maksimal

2. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan dengan bangsa-bangsa Eropa maupun bangsa Asia

3. Berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya melalui sikap monopoli

4. Membantu pemerintah Belanda untuk mengusir penjajah Spanyol

Sebagai Pemerintah, VOC diberi oktroi (hak-hak istimewa) sebagai berikut:

1. Dianggap sebagai wakil pemerintah Belanda di Asia
2. Monopoli perdagangan
3. Mencetak dang mengedarkan uang sendiri
4. Mengadakan perjanjian
5. Menaklukkan perang dengan negara lain
6. Menjalankan kekuasaan kehakiman
7. Pemungutan pajak
8. Memiliki angkatan perang sendiri
9. Mengadakan pemerintahan sendiri

Pada pertengahan abad ke 18 VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab sehingga dibubarkan. 31 Desember 1799 , hal ini disebabkan hal – hal sebagai berikut :

1. Banyak pegawai VOC yang korupsi

2. Banyak pengeluaran untuk biaya peperangan contoh perang melawan Hasanuddin dari Gowa.

3. Banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuh kan pegawai yang banyak

4. Pembayaran Devident (keuntungan) bagi pemegang saham turut memberatkan setelah pemasukan VOC kekurangan

5. Bertambahnya saingan dagang di Asia terutama Inggris dan Perancis. Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Bataaf 1795 yang demokratis dan liberal menganjurkan perdagangan bebas

Dengan dibubarkannya VOC maka 1 januari 1800 M Pemerintah Nederland mengangkat Gubernur Jenderal untuk memerintah daerah kononial Hindia Belanda bernama Herman Willem Daendels ( 1800-1808 ).

Dengan tugas utama :

1. Mengisi kekosongan Kas Negara

2. Menjaga Pulau Jawa dari serangan atau ancaman Inggris

Maka Oleh Gubernur William Daendles diambil kebijakan-kebijakan antara lain :

1. Bidang Pertahanan

a. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan kurang lebih 1.000 kilometer yang diselesaikan dalam waktu 1 tahun dengan kerja paksa/rodi di setiap 7 kilometer dibangun pos jaga.

b. Membangun benteng di beberapa kota dan pusat pertahananya di Kalijati Bandung

2. Bidang Keuangan

a. Mengeluarkan mata uang kertas

b. Menjual tanah produktif milik rakyat kepada swasta sehingga muncul tanah swasta (partikelir) yang banyak dimiliki orang Cina, Arab, Belanda.

3. Bidang Pemerintahan

a. Membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah yang masing-masing dikepalai seorang kepala daerah

b. Memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Welterreden (sekarang gedung Mahkamah Agung di Jakarta)

4. Bidang Sosial

a. Membiarkan praktir perbudakan

b. Mewajibkan rodi bagi rakyat pribummi

Di dalam menjalankan pemerintahan, Daendels bersikap sangat keras dan kejam. Akhirnya tahun 1811, Daendels dipanggil kembali ke negeri Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Jansens.

Jansens sangat berbeda dengan Daendels, Gubernur Jenderal Jansens sangat lemah dan kurang cakap dalam melaksanakan tugasnya, sehingga ia terpaksa menyerah kepada Inggris dan harus menandatangani penjanjian Tuntang 1811. Sejak saat itu, Indonesia jatuh ke tangan Inggris.